Perda Bukit Tinggi Tentang Pengelolaan Zakat

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BUKITTINGGI, Menimbang : a.       bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi Umat Islam yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya, disamping hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahtraan masyarakat terutama dalam mengentaskan masyarakat dari keiniskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. b.      bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh masyarakat bersama Pemerintah Daerah harus secara profesional dan bertanggung jawab, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahik, serta pembinaan dan pedoman bagi pengelola zakat itu sendiri; c.       bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah Mengingat : 1.         Undang-undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Llngkungan Daerah Propinsi Suma tera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2.         Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127); 3.         Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentarig Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49 Tambahari Lembaran Negara Nomor 3400); 4.         Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahari Lembaran Negara Nomor 3839); 5.         Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahari Lembaran Negara Nomor 2885); 6.         Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordlinasi Kegiatan Instansi Vertikal di.Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahari Lembaran Negara Nomor 3373); 7.         Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999. tentang Teknik Penyusunan Peraturan Prundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 8.         Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2002; 9.         Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undarig-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 10.     Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perencanaan Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2001 — 2005 (Lemabaran Daerah Kota Bukittinggi 2001 Nomor 19). Dengan persetujuan DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTTNGGI TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.       Daerah adalah Daerah Kota Bukittinggi. 2.       Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Rukittinggi. 3.       Walikota adalah WaliKota Bukittinggi. 4.       Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kota Bukittinggi 5.       Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama. 6.       Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kota bukittinggi. 7.       Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. 8.       Badan Amil Zakat yang disingkat dengan BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. 9.       Lembaga Amil Zakat yang disingkat LAZ adalah intitusi pengelolaan zakat ditingkat Pusat dan Propinsi yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh Pemerintah dengan persyaratan tertentu untuk melakukan kegiatan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. 10.   Unit Pengumpul Zakat yang disingkat dengan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi dengan tugas mengumpulkan zakat melayani Muzakhi yang herada pada Desa/Kelurahari, Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Mesjid dan lembaga-lembaga keagamaan. 11.   Zakat adalah Zakat Mal dan Zakat Fithrah. 12.   Zakat Mal adalah harta Yang wajib disisihkan oleh sesorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 13.   Zakat Fitrah adalah sejumlah bahari makanan pokok atau nilainya yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhari oleh seseorang Muslim bagi dirinya dan bagi yang ditanggungnya yang memiliki kelebihari makan pokok atau nilainya unluk sehari pada hari Raya Idul Fithri. 14.   Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat 15.   Muzakki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang herkevajiban menunaikan zakat 16.   Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. 17.   Agama adalah Agama Islam. 18.   lnfaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. 19.   Sahadaqah adalah harta yang di.keluarkan seseorang muslim atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. 20.   Hibbah adalah peberian uang atau harang oleh seseorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kcpada Badan Amil Zakat atau Lcmbaga Amil Zakat. 21.   Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggl dunia dan sesudah menyelesaikan penguburannya dan pelunasan hutang-utangnya, jika ada. 22.   Waris adalah harta peninggalan seseorang yang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 23.   Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Zakat ini dimaksudkan untuk memerikan pelayanan serta perlindungan dan pembinaan kepada para Muzakki. Mustahiq, Badan Amil Zakat. Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan antara lain : 1.       Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntunan agama 2.       Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3.       Meningkatkan hasil guna dan daya guna Zakat. BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK Pasal 4 (1)    Dengan nama Pengeolaan Zakat, maka pengelolaan Zakat diatur melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistrihusian serta pendayagunaan Zakat itu.. (2)    Objek Pengelolaan Zakat adalah Zakat yang dikumpulkan dan diterima untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Agama. (3)    Subjek Pengelola Zakat adalah orang Islam atau Badan Milik Orang Islam. BAB IV ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT Pasal 5 (1)    Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi dibentuk dengan nKeputusan Walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi. (2)    Susunan Kepengurusannya sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana yang personilnya diusulkan kepada Walikoita setelah melalui Tahapan-tahapan sebgai berikut : a.       Membentuk Tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Ulama, Cendekia, Tenaga terkait serta unsur Pemerintah. b.       Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi. c.        Mempublikasikan rencana pemhentukkan Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi secara luas kepada Masyarakat. d.       Melakukan penyeleksian terhadap calon pongurus Badan Amil Zakat Daerah Kota Bukittinggi sesuai dengan keahliannya. e.       Calon pengurus diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi untuk ditetapkan menjadi pengurus Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi (3)    Calon Pengurus Badan Amil Zakat tersebut harus memilki sifat amanah, mempunyai visi dan misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi Pasal 6 Lembaga Amil Zakat yang disingkat dengan LAZ adalah Institusi pengelola Zakat yang hanya ada ditingkat Pusat dan ditingkat Propinsi yang dibentuk oleh Masyarakat dan dikukuhkan oleh Menteri Agama ditingkat Pusat dan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi untuk Tingkat Propinsi dengan persyaratan tertentu untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAB V URAIAN TUGAS, TATA KERJA PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT Bagian Kesatu Uraian Tugas Pasa! 7 1)      Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi tentang Pengembangan Hukum dan pemahaman  mengenai Pengclolaan Zakat. 2)      Dewan Pertimbangan mempunyai tugas a.       Menetapkan garis-garis kebijakan Umum Badan Amil Zakat. bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. b.       Mengeluarkan fatwa syari’ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat. c.       Memberikan pertimbangna saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas. d.       Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 8 (1)    Koinisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan pengawasan intemal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan terlaksana. (2)    Komisi Pengawas mempunyai tugas : a.       Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. b.       Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. c.       Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Pasal 9 (1)    Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) melaksanakan kebijakan Badan Amil Zakat dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan Zakat. (2)    Badan Pelaksana mempunyai tugas : a.       Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengempulan, penyaluran dan pendayagunaan Zakat. b.       Melaksanakan operasional pengelolaan Zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. c.       Menyusun laporan tahunan. d.       Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Walikota, e.       Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun keluar. Pasal 10 Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat selama 3 (tiga) tahun Pasal 11 (1)    Ketua Badan pelaksana Badan Amil Zakat bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar. (2)    Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pclaksana pada Badan Amil Zakat melaksanakan tugasnya secara profesional dalam penuh waktu (full time). (3)    Unsur Badan Pelaksana yang akan melaksanakan tugasnya secara full time sebgaimana dimaksud ayat (2) ditas, ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul ketua Badan Pelaksana Amil Zakat Bagian Kedua Tata Kerja Pasal 12 Setiap Pelaksana Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada ketua Pelaksana melalui Sekretaris dan sekretaris menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Badan Amil Zakat. Pasal 13 Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Badan Pelaksana wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk mamberikan arahan pada seksi-seksi. Pasal 14 Dalam melakukan tugasnya setiap Badan Pelaksana dibantu oleh staf dalam rangka pembinaan, bimbingan kepada seksi-seksi, dan wajib mengadakan rapat berkala. BAB VI PEMBENTUKKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT Pasal 15 (1)    Unit Pengumpul Zakat yang disingkat UPZ adalah Satuan organisasi yang dihentuk oleh Badan Amil Zakat dengan  tugas untuk melayani Muzakki yang membayarkan Zakatnya. (2)    Badan Amil Zakat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada Instansi/ Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta, Koperasi serta lembaga-lembaga keagamaan yang berkedudukan di Bukittinggi. (3)    Unit pengumpul Zakat di bentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana, Badan Amil Zakat. (4)    Unit pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, hibbah, wasiat, waris, dan kafarat pada unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasilnya disetorkan kepada Badan Amil Zakat. BAB VII FENGUMPULAN ZAKAT Pasal 16 (1)    Pengumpulan Zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara : a.       Menerima atau memgambil dan Muzakki atas dasar pcmberitahuan dan Muzakki. b.       Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan Bank dalam pengumpulan Zakat harta Muzakki yang berada di Bank atas pemberitahuan Muzakki. (2)    Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban Zakatnya berdasarkan hukum agama : a.       Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban Zakatnya sebagaimana dimaksud diatas, Muzakki dapat minta bantuan kepada Badan Amil Zakat untuk menghitungnya b.       Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat adalah prosentase yang ditetapkan oleh agama (2 ½ %, 5 %, 10 %, 20 %) terhadap harta yang berkembang yang telah mencapai nisabnya. c.       Sebagai pedoman dalam penghitungan zakat dapat dipergunakan buku pedoman praktis tentang Zakat halaman 10 s/d 16 yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi Tahun 1423 H/2002 M. (3)    Badan Amil Zakat wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat yang diterima. (4)    Bukti setoran zakat sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini harus mencantumkan hal-hal sebgai berikut : a.       Nama, Alamat, dan Nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat. b.       Nomor urut bukti setoran c.       Nama, alamat Muzakki dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dan penghasilan kena pajak, Pajak Penghasilan. d.       Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan Tahun Haul. e.       Tanda tangan, nama, jahatan petugas Badan Ainii Zakat, tanggal penerimaan dan setempel Badan Amil Zakat. (5)    Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam rangkap tiga : a.       Lemhar kesatu (asli) wama putih di berikan kepada Muzakki yang dapat digunakan sebagai bukiti pengurangan penghasilan kena pajak, Pajak Penghasilan. b.       Lembar Kedua warna merah muda diberikan kepada Badan Amil Zakat; c.       Lembar ketiga wama biru digunakan sebagai arsip Bank penerima apabila zakat disetorkan melalui Bank. BAB VIII PENDISTRIBUSIAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN ZAKAT Pasal 17 (1)    Setiap penerimaan zakat fitrah oleh UFZ, 87 ½% didistribusikan pada Fuqara dan Masakin di.daerah UPZ sendiri, selebihinya disetorkan pada Badan Amil Zakat. (2)    Pendistribusian atau pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk Mustahiq yang konsumtif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a.       Hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahiq delapan Asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Sabilillah dan Ibnussabil. b.       Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.. c.       Mendahulukan Mustahiq dalam wilayah Kota Bukittinggi. (3)    Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut : a.       Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana di maksud ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat sisa lebih. b.       Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan. c.       Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan. Pasal 18 Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) ctitetapkan sebagai berikut : a.       Melakukan studi kelayakan. b.       Menetapkan jenis usaha produktif. c.       Melakukan bimbingan dan penyuluhan.. d.       Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan. e.       Mengadakan evaluasi. f.         Membuat laporan. Pasal 19 (1)          Hasil penerimaan lnfaq, Shadaqah, Hibbah, Wasiat dan Kafarat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah mmenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 18. (2)          Bagi warga masyarakal yang telah ditetapkan sebagai Muzakki atau mengetahui bahwa ia termasuk Muzakki, harus membayarkan zakatnya melalui Badan yang telah ditetapkan Pasal 20 Badan Amil Zakat disamping, tugasnya melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dapat juga melakukan pengembangan dalam bentuk usaha lainnya. BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 21 (1)    Dalam melaksanakan tugasnya Badan Amil Zakat bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali.kota. (2)    Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun. BAB X ANGGARAN Pasal 22 (1)    Anggaran kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dana APBD dan dana Zakat bagian Amil. (2)    Penggunaan anggaran tersebut ayat (1) harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku. BAB Xl KEWAJIBAN DAN PENINJAUAN ULANG TERHADAP PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT Pasal 23 (1)    Badan Amil Zakat memilki kewajiban sebagai berikut: a.       Segera melakukan kegiatan sesuai program kerja yang telah dibuat. b.       Menyusun laporan tahunan yang didalamnya termasuk laporan keuangan. c.       Mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang melalui media masa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. d.       Menyerahkan laporan tersebut kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. e.       Merencanakan kegiatan tahunan f.         Mengutamakan pendistribusian dan pendayagauaan dana zakat yang terkumpul. (2)    Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang pembentukkannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)    Mekanisme peninjauan ulang terhadap Badan Amil Zakat tersebut melalui.tahapan sebagai berikut : a.       Diberikan peringatan secara tertulis oleh Walikota yang telah membentuk Badan Amil Zakat itu; b.       Bila peringatan telah dilakukan sebanyak tiga kali dan tidak ada perbaikan, maka peinbentukkan dapat ditinjau ulang dan Walikota dapat membentuk kembali Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang baru atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bukittinggi. BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasa1 24 (1)    Setiap pengelola zakat karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq. shadaqah, hibbah, wasiat, waris dan kafarat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (Liga puluh juta rupiah) sesuai dengau Pasal 21 ayat (1) Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. (2)    Orang atau Badan yang melakukan pengumpulan, pendistrrbusian dan pendayagunaan zakat selain dan Badan Amil Zakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini atau orang/badan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) (3)    Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas merupakan pelanggaran. BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 25 (1)    Selain pejabat penyidik Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini daput juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerinta.h Daerah Kota Bukittinggi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (2)    Dalam melakukan tugas penyidikan, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang: a.       Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b.       Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan c.       Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal dan tersangka d.       Melakukan peniyitaan benda dan atau surat e.       Mengambil sidik jari dan memotret seseorang f.         Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi g.       Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungaimya dalam pemeriksaan perkara h.       Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umun,. Tersangka atau keluarganya i.         Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (3)    Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang: a.       Pemeriksaan tersangka b.       Pemasukkan rumah c.       Penyitaan benda d.       Pemeriksaan surat e.       Pemeriksaan saksi f.         Pemeriksaan tempat kejadian (4)    Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diteruskan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26 Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannnya Peraturan Daerah ini organisasi atau institusi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 (1)    Hal-hal yang helum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota. (2)    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannnya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi. Ditetapkan diBukittinggi pada tanggal 30 Juni 2004 WALIKOTA BUKITTINGGI DJUFRI Diundangkan di Bukittinggi Pada tanggal 30 Juli 2004 Sekretaris DAERAH KOTA BUKIT TINGGI Drs. H. KHAIRUL Nip. 410003446 LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2004 NOMOR 41